Cek KKPR dan Tata Ruang Sebelum Membeli Tanah
Kenapa kesesuaian lokasi dengan tata ruang perlu dicek lebih awal. Mengenal KKPR, PKKPR, dan KRK.
Arti SLF, kapan bangunan baru atau bangunan lama membutuhkannya, serta kaitannya dengan PBG, penilik bangunan, dan pendampingan Dirwas.
Setelah PBG terbit dan konstruksi berjalan, ada satu sertifikat lagi yang perlu disiapkan sebelum bangunan dipakai: SLF atau Sertifikat Laik Fungsi. Artikel ini menjelaskan arti SLF, kapan dibutuhkan, dan bagaimana kaitannya dengan PBG serta pendampingan direksi pengawas (Dirwas).
SLF adalah sertifikat dari pemerintah daerah yang menyatakan kelaikan fungsi bangunan, dan harus diperoleh pemilik sebelum bangunan dimanfaatkan.
Kalau PBG menyatakan bahwa rencana bangunan sudah sesuai aturan teknis dan tata ruang, SLF menyatakan kelaikan fungsi bangunan yang sudah jadi. Keduanya mengurus hal yang berbeda, pada waktu yang berbeda.
Ada beberapa keadaan yang membuat pemilik perlu mengurus SLF:
PBG diurus sebelum konstruksi, sedangkan SLF sebelum bangunan dimanfaatkan. Meski waktunya berbeda, keduanya saling terkait.
Untuk bangunan baru, SLF diterbitkan berdasarkan proses inspeksi pada saat konstruksi oleh penilik bangunan. Artinya, dasar penerbitan SLF terkumpul selama pembangunan berlangsung, bukan hanya di akhir. Apa yang dibangun di lapangan perlu sesuai dengan PBG-nya.
Untuk bangunan yang sudah ada, pengkaji teknis memeriksa kesesuaian antara gambar terbangun (as built), PBG, dan kondisi bangunan. Bila bangunan lama tidak memiliki PBG, pemeriksaannya memakai rencana teknis atau gambar terbangun.
Penilik adalah orang yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah untuk melakukan inspeksi penyelenggaraan bangunan gedung.
Dalam layanan Dirwas & SLF, tim direksi pengawas mendampingi penilik memastikan konstruksi sesuai PBG, dilanjutkan pengurusan Sertifikat Laik Fungsi agar bangunan aman digunakan. Dengan pendampingan sejak konstruksi, laporan pengawasan, hasil inspeksi, dan hasil pengujian yang dibutuhkan untuk SLF dapat disiapkan sejalan dengan pekerjaan.
Bangunan baru:
Untuk rumah kecil yang dibangun tanpa penyedia jasa pengawasan, dalam batas luas tertentu, dokumennya berupa dokumentasi setiap tahap konstruksi dan surat pernyataan pemilik bahwa konstruksi selesai sesuai PBG.
Bangunan yang sudah berdiri:
Gambar terbangun dapat disiapkan lewat layanan Gambar PBG & SLF. Syarat akhirnya mengikuti dinas dan daerah setempat.
SLF adalah sertifikat dari pemerintah daerah. Keputusan penerbitannya tetap menjadi kewenangan instansi terkait. Peran konsultan adalah membantu menyiapkan dokumen, mendampingi pemeriksaan, dan mengawal prosesnya sampai keputusan instansi.
Punya bangunan yang akan mulai dipakai, atau bangunan lama yang belum memiliki SLF? Konsultasikan dengan tim ahli kami lewat WhatsApp. Ceritakan jenis bangunan, lokasi, dan luasnya, lalu tim kami membantu memastikan dokumen yang dibutuhkan.
Artikel ini informasi umum. Kebutuhan izin setiap proyek bergantung pada lokasi, fungsi, dan luas bangunannya, dan keputusan penerbitan izin adalah kewenangan instansi terkait.
Kenapa kesesuaian lokasi dengan tata ruang perlu dicek lebih awal. Mengenal KKPR, PKKPR, dan KRK.
Perbedaan SPPL, UKL-UPL, dan AMDAL, mulai dari pengertian, patokan luas bangunan dan lahan terbangun, pengecualian cagar budaya, hingga dokumennya.
Mengenal Pertek Lalin dan Andalalin, jenis pembangunan yang dampak lalu lintasnya dikaji, tiga skala dampak, dan kaitannya dengan AMDAL serta UKL-UPL.