SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL? Ini Bedanya
Perbedaan SPPL, UKL-UPL, dan AMDAL, mulai dari pengertian, patokan luas bangunan dan lahan terbangun, pengecualian cagar budaya, hingga dokumennya.
Lokasi menentukan banyak hal dalam rencana bangunan: fungsi apa yang boleh dibangun, setinggi apa, dan seberapa padat. Ketentuan itu berasal dari rencana tata ruang. Mengeceknya lebih awal, sebelum tanah dibeli atau desain disusun, membantu rencana bangunan sejalan dengan aturan lokasinya sejak awal perencanaan.
KKPR dan PKKPR
KKPR menyangkut kesesuaian lokasi dengan tata ruang. PKKPR adalah izin dasar tata ruang dari OSS yang memastikan rencana kegiatan atau usaha Anda sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
Untuk kegiatan usaha, ada dua jalur:
- Konfirmasi KKPR. Bila lokasi sesuai dengan RDTR yang terintegrasi dengan sistem OSS, Konfirmasi KKPR terbit otomatis.
- Persetujuan KKPR (PKKPR). Diberikan bila RDTR di lokasi belum tersedia. Tahapannya meliputi pendaftaran, pemeriksaan dokumen usulan, penilaian dokumen usulan, lalu penerbitan persetujuan. Persetujuan KKPR untuk kegiatan usaha diterbitkan melalui sistem OSS.
Untuk kegiatan yang bukan usaha, ketentuannya perlu dicek tersendiri.
Yang disiapkan untuk PKKPR
- Koordinat lokasi
- Kebutuhan luas lahan
- Informasi penguasaan tanah
- Informasi jenis kegiatan
- Rencana jumlah lantai bangunan
- Rencana luas lantai bangunan
- Rencana teknis bangunan atau rencana induk kawasan
Perhatikan bahwa daftar ini sudah menanyakan penguasaan tanah, jenis kegiatan, dan rencana lantai bangunan. Jadi gambaran rencana sebaiknya sudah ada, meski desain detail belum dibuat.
KRK: ketentuan bangunan di lokasi
KRK adalah informasi tentang ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan pemerintah kabupaten/kota pada lokasi tertentu. KRK memuat ketentuan peruntukan dan intensitas bangunan, yang didasarkan pada rencana detail tata ruang (RDTR) dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL).
Yang dimuat KRK:
- Fungsi bangunan yang boleh dibangun di lokasi
- Ketinggian maksimum bangunan
- Garis sempadan dan jarak bebas minimum
- KDB, KLB, dan KDH yang diizinkan
Pemerintah kabupaten/kota harus menyediakan KRK kepada masyarakat secara elektronik.
Kenapa dicek sebelum membeli tanah atau mendesain
Dari isi KRK saja terlihat bahwa fungsi, tinggi, dan intensitas bangunan dibatasi oleh lokasinya. Bila desain disusun tanpa melihat ketentuan ini, gambar bisa saja perlu diubah ketika diajukan untuk PBG. Hal serupa berlaku saat membeli tanah: tanah yang tampak cocok belum tentu sesuai untuk kegiatan yang Anda rencanakan.
Dokumen tata ruang dipakai lagi di tahap berikutnya
Kesesuaian lokasi dengan tata ruang (KKPR) termasuk yang disiapkan untuk dokumen lingkungan, yaitu SPPL, UKL-UPL, dan AMDAL. Daftar dokumen PBG juga mencantumkan KKPR atau KRK. Karena itu, urusan tata ruang sebaiknya diselesaikan lebih awal agar dokumen berikutnya bisa disusun di atas dasar yang jelas.
Keputusan atas persetujuan tata ruang tetap menjadi kewenangan instansi terkait. Peran konsultan adalah membantu membaca ketentuan lokasi, menyiapkan dokumen, dan mendampingi prosesnya.
Sedang menimbang tanah atau memulai desain di Tangerang? Konsultasikan dengan tim ahli kami lewat WhatsApp. Ceritakan jenis bangunan, lokasi, dan luasnya, lalu tim kami membantu memastikan dokumen tata ruang yang dibutuhkan.
Artikel ini informasi umum. Kebutuhan izin setiap proyek bergantung pada lokasi, fungsi, dan luas bangunannya, dan keputusan penerbitan izin adalah kewenangan instansi terkait.