Cek KKPR dan Tata Ruang Sebelum Membeli Tanah
Kenapa kesesuaian lokasi dengan tata ruang perlu dicek lebih awal. Mengenal KKPR, PKKPR, dan KRK.
Daftar dokumen PBG mencantumkan dokumen lingkungan: SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL, sesuai proyek. Ketiganya sama-sama dokumen lingkungan, tetapi bentuk dan kedalaman kajiannya berbeda. Artikel ini menjelaskan perbedaannya dan patokan yang dipakai untuk memilih.
SPPL: pernyataan kesanggupan
SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha atau kegiatan untuk mengelola dan memantau dampak lingkungannya, di luar usaha atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
Yang disiapkan:
- Formulir SPPL di sistem OSS
- Kesesuaian lokasi dengan tata ruang (KKPR)
UKL-UPL: pengelolaan dan pemantauan dalam bentuk standar
UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar, sebagai prasyarat pengambilan keputusan.
Yang disiapkan:
- Formulir UKL-UPL dari sistem informasi lingkungan hidup, atau disusun sesuai format
- Bukti kesesuaian lokasi dengan tata ruang (KKPR)
- Persetujuan teknis bila dipersyaratkan: air limbah, emisi, limbah B3, atau lalu lintas
AMDAL: kajian dampak penting
AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan, sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraannya.
Data awalnya meliputi kesesuaian lokasi dengan tata ruang (KKPR), deskripsi rencana kegiatan, rona lingkungan awal di dalam dan sekitar lokasi, serta hasil pengumuman dan konsultasi publik. Dokumennya terdiri dari formulir kerangka acuan, dokumen Andal, dokumen RKL-RPL, dan persetujuan teknis bila dipersyaratkan. AMDAL disusun oleh penyusun yang memiliki sertifikat kompetensi.
Patokan luas bangunan dan lahan terbangun
Luas bangunan dan luas lahan terbangun ikut menentukan dokumen yang dipakai. Patokannya diambil dari yang lebih menentukan di antara keduanya.
- SPPL: luas bangunan di bawah 5.000 m², dengan luas lahan terbangun di bawah 1 ha.
- UKL-UPL: luas bangunan 5.000 m² sampai di bawah 10.000 m², dengan luas lahan terbangun di atas 1 ha dan di bawah 5 ha.
- AMDAL: luas bangunan 10.000 m² atau lebih, dengan luas lahan terbangun 5 ha atau lebih.
Pengecualian yang perlu diperhatikan
Patokan luas bukan satu-satunya penentu.
- Bangunan cagar budaya. Pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi bangunan cagar budaya semuanya wajib Amdal, berapa pun luasnya. Karena itu, bangunan cagar budaya tidak memakai SPPL.
- Jenis kegiatan tertentu. Selain luas, jenis kegiatan juga diperhitungkan. Fasilitas kesehatan seperti klinik dan rumah sakit punya ketentuan tersendiri, begitu pula pabrik, yang dibedakan menurut jenis industrinya.
Jadi bangunan dengan luas kecil belum tentu dokumennya sederhana. Fungsi dan lokasinya perlu dicek bersama luasnya.
Dokumen yang bisa ikut dibutuhkan
Dokumen lingkungan bisa disertai dokumen lain:
- Kesesuaian tata ruang. Ketiga dokumen di atas meminta kesesuaian lokasi dengan tata ruang, yang diurus lewat PKKPR bila dibutuhkan.
- Air limbah dan limbah B3. Usaha atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL serta membuang atau memanfaatkan air limbah wajib memiliki Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional. Persetujuan Teknis menjadi syarat penerbitan dan bagian dari persetujuan lingkungan. Lihat Pertek BMAL & Rintek B3.
- Lalu lintas. Dokumen Andalalin dapat terintegrasi dengan dokumen Amdal atau UKL-UPL. Lihat Pertek Lalin.
Keputusan atas dokumen lingkungan tetap menjadi kewenangan instansi terkait. Peran konsultan adalah membantu menentukan dokumen yang sesuai, menyusunnya, dan mendampingi prosesnya.
Belum yakin proyek Anda masuk SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL? Konsultasikan dengan tim ahli kami lewat WhatsApp. Ceritakan jenis bangunan, lokasi, dan luasnya, lalu tim kami membantu memastikan dokumen lingkungan yang dibutuhkan.
Artikel ini informasi umum. Kebutuhan izin setiap proyek bergantung pada lokasi, fungsi, dan luas bangunannya, dan keputusan penerbitan izin adalah kewenangan instansi terkait.